Jokowi Terbitkan Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

Jokowi Terbitkan Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

7:47 AM

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Berdasarkan laman Sekretariat Negara, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tersebut ditandatangi Jokowi pada 6 Januari 2021 dan diundangkan seharinya, yakni 7 Januari 2021.

Adapun maksud dari aturan ini diteken Jokowi untuk mencegah terjadinya gerakan eskterimisme yang mengarah pada terorisme, dan sebagai acuan untuk kementrian atau lembaga terkait.

“Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAN PE adalah serangkaian kegiatan yangdilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme,” demikian bunyi salah satu maksud Pepres yang diteken Jokowi tersebut, seperti dikutip Minggu (17/1/2021).

Selain itu, RAN PE yang diteken Jokowi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelindungan hak atas rasa aman warga negara dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

“Sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” demikian bunyi tujuannya.

Yang menarik di Pasal 8 dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 ini, baik kementerian ataupun lembaga serta daerah bisa melibatkan masyarakat dalam peran serta RAN PE ini.

“Dalam melaksanakan RAN PE, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dan melibatkan peran serta masyarakat,” demikian bunyi pasal tersebut.

Dalam Pasal 11 Perpres Nomor 7 Tahun 2021, disebutkan pendanaan RAN PE ini berasal dari APBN maupin APBD.

“Pendanaan RAN PE bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perltndang-undangan,” demikian bunyinya.

Dalam Perpres disebutkan pula adanya permasalahan yakni perlunya optimalisasi peran pemolisian masyarakat dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Dalam hal ini, untuk menyikapinya melalui Perpres RAN PE ini akan dilakukan Pelatihan pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Tak hanya itu, tentunya akan ada juga sosialisasi dan promosi pemolisian masyarakat. Hal ini sebagai upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Tanah Air.

The post Jokowi Terbitkan Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/jokowi-terbitkan-perpres-pencegahan-dan-penanggulangan-ekstremisme/

Read more

Sandiaga : Revolusi Sektor Wisata Dimulai dari Toilet

Sandiaga : Revolusi Sektor Wisata Dimulai dari Toilet

7:47 AM

SuaraPemerintah.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno menyebutkan untuk merealisasikan revolusi sektor wisata harus dimulai dari toiletnya.

Untuk itu Sandiaga mengajak kolaborasi Asosiasi Toilet Indonesia (ATI) untuk merevitalisasi WC atau toilet di setiap destinasi wisata di Indonesia.

Revitalisasi toilet ini diharapkan dapat memberi kenyamanan pada wisatawan. Sandiaga menyampaikan bahwa kelayakan dan kebersihan toilet di tiap destinasi wisata merupakan salah satu unsur penting.

“Menurut saya, senyata-nyatanya kalau kita mau revolusi sektor wisata itu harus dimulai dari toilet karena ini adalah tempat yang tidak bisa kita wakilkan untuk datang,” kata Sandiaga dalam rilis resmi, Kamis (15/1/2021).

Sandiaga berpendapat bahwa toilet di tempat wisata juga harus memiliki desain dan fasilitas yang baik karena akan memengaruhi tingkat kunjungan wisata.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hari Santosa Sungkari, berharap ATI dapat membantu Kemenparekraf dalam merevitalisasi toilet di tiap destinasi wisata agar nyaman digunakan.

“ATI akan membantu Kemenparekraf untuk memikirkan bagaimana membangun toilet, tetapi juga memikirkan ekosistemnya secara keseluruhan. Mulai dari air bersih, hingga siapa yang akan mengelola toiletnya,” ujar Hari.

Hari menjelaskan bahwa Kemenparekraf akan memfokuskan revitalisasi toilet pada lima destinasi super prioritas dan dilanjutkan dengan destinasi yang lain.

“Yang sangat penting saat ini dan kritis adalah di destinasi wisata yang publik seperti pantai, gunung. Kita akan fokuskan terlebih dahulu di lima destinasi super prioritas. Nah harus kita pikirkan juga standarnya. Begitu kita terapkan di pantai ada modifikasi apa, jika diterapkan di gunung ada modifikasi apa. Jadi saya mengajak berpikir dari hilir, ujungnya kita ingin menghasilkan apa,” ujar Hari.

Nantinya, Kemenparekraf akan berfokus dalam merevitalisasi toilet pada lima destinasi super prioritas dan dilanjutkan dengan destinasi lainnya.Menurut Hari, destinasi wisata yang sangat kritis saat ini adalah destinasi wisata publik, seperti pantai dan gunung.

“Nah harus kita pikirkan juga standarnya. Begitu kita terapkan di pantai ada modifikasi apa, jika diterapkan di gunung ada modifikasi apa. Jadi saya mengajak berpikir dari hilir, ujungnya kita ingin menghasilkan apa,” tambah dia.

Ketua ATI Naning Adiwoso mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan Kemenparekraf untuk revitalisasi toilet di setiap destinasi wisata.

Menurutnya, keberadaan toilet di setiap destinasi wisata perlu pendampingan terus menerus agar tetap nyaman dan bisa menarik wisatawan untuk berkunjung.

“Saya harap ke depannya, toilet ini menjadi sangat penting karena terus terang menurut World Health Organization (WHO), negara yang maju itu kalau negaranya sehat,” tutur Naning.

Hal tersebut berkaitan erat dengan wisata sehat. Pasalnya, wisatawan nantinya pasti akan mencari tempat wisata yang sehat dan higienis agar bisa berlibur dengan bahagia.

“Semoga kita bisa membantu memajukan keberadaan toilet di destinasi wisata. Ada beberapa kriteria yang harus kita kerjakan, agar lingkungan kita sehat,” pungkasnya.

The post Sandiaga : Revolusi Sektor Wisata Dimulai dari Toilet appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/sandiaga-revolusi-sektor-wisata-dimulai-dari-toilet/

Read more

Menkes Budi Gunadi Buka Peluang Vaksinasi Mandiri Dikelola Swasta

Menkes Budi Gunadi Buka Peluang Vaksinasi Mandiri Dikelola Swasta

7:47 AM

SuaraPemerintah.id – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin akan membuka peluang untuk vaksinasi mandiri atau menyediakan vaksin Covid-19 secara mandiri tanpa menggunakan anggaran negara.

Jika peluang ini memungkinan untuk direalisasikan maka pemerintah, menurutnya, akan menyerahkan pengadaan kepada pihak swasta.

Namun, ia mengatakan rencana tersebut masih dalam tahapan awal dan belum final.

“Kalau seperti ini, sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja. Pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri, yang penting, yang penting, vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM, dan datanya harus satu dengan kita,” kata Menkes Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/1).

Budi mengatakan pemerintah sedang mengkaji beberapa cara penerapan vaksinasi mandiri. Prinsip yang dipegang pemerintah adalah bagaimana vaksinasi mandiri tidak membuat kesan orang berduit bisa divaksin lebih dulu.

Budi menyebut bisa saja vaksinasi mandiri dibuka setelah penyuntikan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pelayanan publik selesai. Sehingga vaksinasi mandiri digelar bersamaan dengan vaksinasi gratis kepada masyarakat umum.

Pemerintah juga mempertimbangkan untuk membatasi vaksinasi mandiri. Misalnya, vaksinasi mandiri hanya boleh dilakukan secara kolektif.

“Dengan syarat satu korporasi mau beli dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih, tidak boleh hanya level atasnya saja atau direksi saja. Mungkin itu bisa kita berikan,” ujarnya.

Meski begitu, Menkes Budi kembali menekankan rencana ini belum tentu diterapkan. Pemerintah masih menimbang baik atau buruknya rencana ini.

Sebelumnya, Indonesia pernah berencana membuka vaksinasi mandiri. Pemerintah saat itu hanya akan mendanai vaksinasi bagi 30 persen warga. Sementara 70 persen warga bisa ikut vaksinasi dengan merogoh kocek sendiri.

Rencana itu menuai polemik di masyarakat, kemudian batal. Presiden Jokowi memutuskan untuk menggratiskan vaksin bagi seluruh warga Indonesia.

Belakangan, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengusulkan agar pemerintah memberi akses ke pengusaha agar bisa ikut mengadakan vaksinasi Covid-19 mandiri ke masyarakat.

Vaksinasi itu diharapkan bisa menjadi tanggung jawab sosial dari perusahaan (corporate social responsibillity/CSR).

The post Menkes Budi Gunadi Buka Peluang Vaksinasi Mandiri Dikelola Swasta appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/menkes-budi-gunadi-buka-peluang-vaksinasi-mandiri/

Read more

Struktur Ekonomi Pembudidaya Ikan Naik di Penghujung 2020

Struktur Ekonomi Pembudidaya Ikan Naik di Penghujung 2020

9:47 AM

SuaraPemerintah.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya perbaikan struktur ekonomi masyarakat pembudidaya ikan di penghujung tahun 2020. Tercatat Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) bulan Desember 2020 senilai 101,24 naik 0,58 poin dibanding bulan November yang mencapai 100,65. Di samping itu, Nilai Tukar Usaha Pembudidayaan Ikan (NTUPi) juga naik 0,77 poin dari periode November sebesar 100,94 menjadi 101,72 di bulan Desember lalu.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya di Jakarta mengatakan bahwa peningkatan angka NTPi menunjukkan adanya perbaikan efisiensi usaha yang dipicu oleh semakin membaiknya harga komoditas utama budidaya.

Slamet menilai meski inflasi bulan Desember 2020 secara nasional mengalami kenaikan 1,68% dibanding bulan Desember 2019, namun karena usaha budidaya semakin efisien, maka pembudidaya merasakan adanya nilai tambah ekonomi. Ia berharap indikator ini terus naik, sehingga ada peningkatan kapasitas usaha melalui re-investasi yang dilakukan secara mandiri.

Menurutnya memasuki triwulan IV, sistem distribusi dan transportasi serta serapan pasar secara perlahan mulai pulih mengikuti kondisi new normal sehingga sumbatan supply & demand mulai terurai. Hal ini menurutnya menjadi pengungkit nilai jual beberapa harga komoditas utama.

“Ya. Ada kenaikan daya beli masyarakat pembudidaya, dimana indeks harga yang diterima pembudidaya lebih besar dibanding indeks harga yang dikeluarkan baik untuk konsumsi maupun produksi budidaya. Kinerja ini juga cukup menggembirakan di tengah rata-rata tingkat inflasi pada Desember 2020 yang cukup tinggi yakni mencapai 0,45% atau mengalami kenaikan dibanding bulan November 2020 yang mencapai 0,28%,” jelas Slamet.

Sedangkan pendapatan pembudidaya ikan pada triwulan IV 2020 tidak mengalami kenaikan jika dibanding triwulan III di tahun yang sama yakni rata-rata sebesar Rp 3,5 juta perbulan.

Namun demikian jika dibanding triwulan II tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,58%. Hal ini menurut Slamet, memasuki triwulan III tahun 2020 ekonomi pembudidaya mulai membaik selama masa pandemi Covid-19.

Slamet menegaskan, berbagai dukungan langsung dinilai mampu mendongkrak efisiensi produksi budidaya, disamping mulai berjalannya rantai suplai memberikan efek kembali bergairahnya usaha pembudidayaan ikan di beberapa daerah.

“Berbagai dukungan seperti Gerakan Pakan Mandiri (GERPARI), bantuan benih dan input produksi lainnya, dalam jangka pendek mampu mendongkrak efisiensi produksi. Terutama selama pandemi ini kita masif melakukan dukungan tersebut di berbagai daerah”, imbuhnya.

Berdasarkan publikasi BPS terlihat bahwa secara spatial perbaikan NTPi lebih banyak tersentral di pulau Jawa.

“Pulau Jawa terutama Jawa Tengah dan Jawa Barat memang memberi kontribusi nilai tukar paling dominan. Ini nanti kita dorong agar NTPi bisa terdistribusi secara merata, sehingga diharapkan akan menekan angka rasio secara nasional,” pungkas Slamet.

The post Struktur Ekonomi Pembudidaya Ikan Naik di Penghujung 2020 appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/struktur-ekonomi-pembudidaya-ikan-naik-di-penghujung-2020/

Read more

Vaksinasi Covid-19 Pertama di Jateng, Ganjar : Demi Negara Semua Harus Ikut

Vaksinasi Covid-19 Pertama di Jateng, Ganjar : Demi Negara Semua Harus Ikut

9:47 AM

SuaraPemerintah.id –  Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menjadi orang pertama disuntik vaksin di Jateng. Ia pun menyebut jika semua pihak harus ikut vaksinasi demi kepentingan bangsa dan negara.

Ganjar terlihat Mengenakan baju pangsi lengkap dengan blangkon, dan telah tiba di RS Tugu Rejo sejak pagi. Ganjar tidak sendiri, ada wakil Gubernur Jawa Tengah dan sederet tokoh serta perwakilan instansi di Jawa Tengah juga ikut divaksin Covid-19 hari ini pertama di Jawa Tengah.

Sehari sebelumnya, Ganjar juga telah berkeliling ke sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Semarang, untuk memastikan semua siap melaksanakan vaksinasi serentak kepada tenaga kesehatan mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19.

Dua faskes yang dikunjungi Ganjar Pranowo di Kota Semarang itu adalah Puskesmas Pandanaran dan RSUD Wongsonegoro.

Di dua tempat tersebut, Ganjar melihat persiapan sudah matang dilakukan, mulai penyediaan mekanisme antrean, meja pendaftaran, alat pengecekan kesehatan, tempat vaksinasi hingga ruang tunggu apabila terjadi kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI).

“Kalau persiapannya saya lihat sudah siap, tadi Kadinkes Kota Semarang dan Kadinkes Provinsi Jateng sudah kerja sama dengan sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Kalau dari sisi prosedur, saya kira tidak sulit karena mereka sudah berpengalaman, ini kan sebenarnya sama dengan saat kita melakukan imunisasi pada anak-anak, jadi tidak terlalu sulit,” kata Ganjar.

Orang nomor satu di Pemprov Jateng itu juga memastikan bahwa sistem vaksinasi sudah disiapkan dengan baik, termasuk siapa saja penerima vaksin.

Calon penerima vaksin yang sudah terdaftar secara daring melalui aplikasi yang ada, lanjut dia, akan mendapat barcode lengkap dengan tempat vaksinasi dan jam pelaksanaannya.

“Sistemnya sudah dibangun dengan baik, per titik yang melakukan vaksinasi, jumlahnya dibatasi kira-kira tiga kali 15 orang per hari. Jadi, sehari hanya sekitar 45 orang,” ujarnya.

Ganjar berharap dengan cara itu maka vaksinasi Covid-19 tahap pertama untuk tenaga kesehatan dapat berjalan dengan baik dan ada percepatan agar para tenaga kesehatan lebih tenang, serta percaya diri saat bekerja.

“Tapi meski vaksin sudah ada, tidak berarti protokol kesehatan mlempem ya. Jangan sampai, tetap protokol kesehatan mesti ketat,” katanya.

Ganjar Pranowo juga meminta dukungan dari masyarakat terkait suksesnya program vaksinasi dan tidak boleh ada keraguan karena MUI sudah menerbitkan sertifikasi halal dan BPOM sudah menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin.

Sebelumnya diketahui jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melakukan vaksinasi dengan siarankan secara langsung.

“Jadi tidak ada yang perlu diragukan, bahkan hari ini, Presiden sudah divaksin, saya lihat list-nya ada tokoh agama, pejabat, TNI Polri, artis juga ada. Kita tunjukkan bahwa kita siap melaksanakan vaksinasi, tidak boleh ada yang ragu, tidak boleh ada yang mendistorsi ini karena ini tidak hanya sekadar kepentingan individu, melainkan bangsa dan negara. Jadi semua harus ikut,” ujarnya.

The post Vaksinasi Covid-19 Pertama di Jateng, Ganjar : Demi Negara Semua Harus Ikut appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/vaksinasi-covid-19-pertama-di-jateng-ganjar-demi-negara-semua-harus-ikut/

Read more

Tumbuh Pesat di 2020, Shell Menggurita Dengan 137 SPBU

Tumbuh Pesat di 2020, Shell Menggurita Dengan 137 SPBU

7:47 AM

SuaraPemerintah.id – Shell menunjukkan pertumbuhan bisnis yang pesat di 2020. Indikasinya bisa terlihat dari semakin mengguritnya jaringan SPBU Shell. Jumlah SPBU yang 108 di 2009 kini menjadi 137 unit di akhir 2020.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 27 persen. SPBU Shell tersebar di DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara ini siap melayani para pelanggan dengan bahan bakar berkualitas dan produk non-bahan bakar yaitu pelumas dan fasilitas penggantian pelumas.

Selain itu fasilitas pendukung di SPBU seperti convenience store serta fasilitas toilet dan musala yang selalu bersih dan nyaman.

SPBU tak hanya tersebar di kota-kota besar, tapi juga di kota-kota lapis kedua seperti Karawang, Cirebon, Tuban, dan Jombang.

Perluasan jangkauan pembangunan SPBU ini merupakan bagian dari komitmen untuk membantu membangkitkan ekonomi daerah dan menghadirkan bahan bakar kelas dunia kepada masyarakat Indonesia.

Dari total 137 SPBU Shell yang beroperasi, 16 di antaranya merupakan investasi Shell bersama mitra pengusaha daerah yang bergabung dalam program Shell Dealer Owned Dealer Operated (DODO).

Program ini memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk memiliki dan mengelola SPBU bersama dengan Shell sebagai mitra bisnis yang siap memberikan beragam dukungan.

Pada 2021 mendatang, Shell akan terus aktif dalam menggandeng mitra pengusaha untuk mengembangkan SPBU di berbagai daerah di Indonesia.

Tahun 2021 juga akan menjadi tahun yang penting bagi Indonesia untuk melakukan pemulihan ekonomi yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

“Untuk itu, Shell mengajak para pengusaha daerah untuk bersama-sama menggerakkan roda perekonomian daerah dan berkontribusi dalam membangun ekonomi Indonesia melalui bisnis SPBU,” kata Agung Saputra selaku Head of Dealer Network Shell Indonesia dalam rilisnya, Senin (11/1).

Di akhir 2020, indikator sektor penunjang bisnis SPBU memang terlihat membaik. Seperti yang dirilis oleh GAIKINDO, data penjualan mobil meningkat hampir tujuh kali lipat dari 7.871 unit pada April menjadi 53.844 unit pada November.

Perubahan perilaku masyarakat juga terlihat berpihak pada prospek bisnis SPBU.

Survei yang dilakukan oleh McKinsey pada periode 21-30 September 2020 memperlihatkan konsumen Indonesia sudah mulai bepergian keluar rumah untuk berbagai macam tujuan, tetapi cenderung menghindari menggunakan transportasi umum dan beralih ke kendaraan pribadi.

The post Tumbuh Pesat di 2020, Shell Menggurita Dengan 137 SPBU appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/tumbuh-pesat-di-2020-shell-menggurita-dengan-137-spbu/

Read more